ABSTRAK Aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi akhir – akhir ini semakin marak terjadi, hal ini dapat berdampak buruk bagi ekosistim kelangsungan satwa liar yang dilindungi tersebut di habitatnya. Maka dalam hal ini diperlukan penanganan khusus dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, yakni dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upayanya menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Menteri Kehutanan dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar telah sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan diatas. Namun dalam melakukan perlindungan tersebut juga meghadapi beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu di butuhkan peraturan baru yang tidak membatasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional khususnya Polisi Kehutanan yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan wilayahnya..


Deskripsi Lain

ABSTRACT Activity wildlife trade end - this end often happens , this could adversely affect the survival of ecosystems protected wildlife habitat . So in this case required special handling in tackling the crime of trafficking in protected wildlife , namely to optimize the tasks and functions of the Forestry Police and Civil Servants in the Natural Resources Conservation Center in its efforts to tackle crime of trafficking in wildlife in Jember in accordance with laws - laws that apply , namely Law - Law No. 5 of 1990 On Conservation of Natural Resources and Ecosystems , Government Regulation No. 45 of 2004 on the Protection of Forests , Minister of Forestry Regulation Number : P.02/Menhut-II / 2007 on the Organization and Administration of Technical Implementation Unit Natural Resources Conservation and Forestry Minister the draft - Criminal Procedure Code . Therefore, the focus of this study was to determine the effort and constraints Natural Resources Conservation Center in tackling the crime of trafficking in wildlife in Jember District . The method used is empirical research . The study concluded that efforts in tackling wildlife crime of trafficking in accordance with the regulations mentioned above . But in doing such protection also meghadapi several obstacles both internally and externally . Therefore, in need of new rules do not limit the authority of the Civil Servant and Police Officer Functional particular existing Forestry Natural Resources Conservation Center in tackling the crime of trafficking in wildlife in the region ..

• Perancangan dan Implementasi Program Aplikasi Ujian Masuk Seleksi Program Minat & Prestasi Universitas Trunojoyo
• Analisis Penerapan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan)
• Deteksi Citra Berwarna Menggunakan Kombinasi Matrik Mask Delapan Arah dan Threshold
• Pengaruh faktor-faktor pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Perusahaan Daerah Air minum Cabang Bangkalan di Kabupaten Bangkalan
• ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN