ABSTRAK Perkembangan manusia yang tidak berbanding seimbang dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya harus mengajukan kredit ke bank. Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah larangan penerbitan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi nasabah debitur itu melanggar ketentuan dalam UU Perbankan atau tidak serta apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur atas larangan penerbitan ATM tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur telah menyalahi aturan hukum. Sehingga nasabah debitur sebagai nasabah bank sebagaimana nasabah penyimpan dana juga berhak atas perlindungan hukum berupa kenyamanan dalam bertransaksi dengan memperoleh fasilitas jasa berupa ATM.


Deskripsi Lain

ABSTRACT Human development are not comparable with absence of jobs available that makes people who want to open their own business to fulfill their necessary, they should submit a credit to the bank. According to Article 1, Section 11 of Act 10 of 1998, Credit is the provision of money or bills can be equated with that, based on the approval or the borrowing and lending between banks and other parties that requires the borrower to repay the debt after a period of specified by giving flowers. The purpose of this study to determine whether the ban on the issuance of Automated Teller Machine (ATM) for the debtor violated the provisions of the Banking Act or not, and what form of legal protection for debtors over the ATM publication ban. The method used is normative. The approach used is to approach legislation (statute approach). The results of this study are the prohibition on the issuance of ATM for the debtor violated the rule of law. So that the customers of the bank debtors as depositors are also entitled to legal protection in the form of comfort in dealing with obtaining services such as ATM facilities.

• Analisis Penerapan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan)
• Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi atas Wanprestasi Nasabah Debitur Kredit Griya Multi di Bank Tabungan Negara (Studi Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN/BKL. jo Nomor : 120/PDT/1999/PT.SBY)
• Perbandingan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Menurut Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah
• Pengumuman Rekening Nasabah Bank Ditinjau Dari Aspek Rahasia Bank ( Analisa Kasus Rekening Andi M. Ghalib )
• Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional Dalam Menghasilkan Return Optimal ( Studi Kasus : syariah Berimbang Dan Dana Reksa Mawar Pada PT. Dana Reksa Investment Periode Januari 2004 - Maret 2006 )