ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan eksekusi Putusan Pidana oleh mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji karna dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dijatuhkan kepadanya tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP. Sehingga pihak Susno menyatakan bahwa putusan tersebut dianggap telah batal demi hukum karna tidak memenuhis yarat formal yang sesuai dengan isi Pasal 197 ayat 1 tersebut. Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doctrinal, Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asa hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa menolak eksekusi itu tidak tepat, eksekusi harus tetap dilaksanakan meskipun dalam putusan MahkamahAgung (MA) tidak mencantumkan huruf k dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP, karna terdakwa sudah terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) Jawa Barat 2008. Sehingga dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law)dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Kata Kunci : Putusan, Eksekusi, perintah penahanan.


Deskripsi Lain

ABSTRACT Written of this thesis caused by existence of refusal execution criminal decision by ex_Kabareskrim Polri, Susno Duadji because of supreme court decision that deposed to him not put down detention instruction as properly arranged in the aforesaid article 197 chapter 1st verse k alphabet KUHAP. So that susno party said that the decision have been law failed because of there are no formal requirements that suitable with the content in 197 chapter 1st verse. For the research in this thesis is doctrinal research, a research that based on analyzed to book collection as a source of data, some of principle of justices and some of law theories also the rule of legislation that connected with problem that is going to discussed in this thesis. The problem approach used statute approach and conceptual approach. The result of this research conclude that the action of the accused refuse execution is not accurate, the execution must be implementable even though in Mahkamah agung decision is not mention k alphabet at 197 chapter 1st verse KUHAP, because the accused have been done the action that break the law that is corruption of affair handling PT Salmah Arowana Lestari (SAL) and an issue of protecting contribution of Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) west java 2008. So that with done the execution, equality before the law and good law can be realized as hoped by societies. Key word: Decision/verdict, execution, death warrant (arrest warrant)