Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana pencemaran lingkungan akibat aktivitas penimbunan dan pengelolaan sampah di keputih Surabaya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang harus bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui bahwa pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas penimbunan dan pengelolaan sampah yang terjadi di keputih Surabaya adalah pemulung dan pengepul sampah, karena dalam melakukan pengelolaan sampah tidak memiliki ijin lingkungan dan tidak memilki AMDAL sehingga melanggar Pasal 22 dan Pasal 36 UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya juga bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan karena kurangnya pembinaan maupun pengawasan terhadap pemulung maupun pengepul terkait dengan aktifitas pengelolaan sampah. Kata kunci : lingkungan, pencemaran, pertanggungjawaban hukum


Deskripsi Lain

ABSTRACT The thesis is exposed by the presence of a criminal offence without environmental pollution due to waste management and hoarding activities in the keputih of Surabaya. Therefore, this research aims to find out who should be responsible for the pollution of the environment and how the process of law enforcement. This thesis is the juridical normative, legal research with approach of legislation and legal materials using primary, secondary legal materials and legal materials tertiary.Based on the results of research and discussion, then it is known that the party that is responsible for the environmental pollution caused by hoarding and waste management activity which occurs in keputih of Surabaya was the pickers and garbage, as in the fence do not have waste management environmental permit and do not have sufficient AMDAL so violation of article 22 and article 36 UUPPLH No. 32 in 2009.The environmental agency of the Government of the city of Surabaya is also responsible for the environmental pollution due to lack of training and supervision of the scavenger and fence related to waste management activities. Keywords: the environment pollution, legal accountability

• UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KEPUTIH SURABAYA
• PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DI HUTAN RAKYAT
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Kabupaten Pamekasan