ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pertanggungjawaban pidana perusakan terhadap perusakan benda cagar budaya berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya karena sering terjadinya kasus perusakan benda cagar seperti yang terjadi kasus perusakan salah satu makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin di Makasar, sehingga dari terciptanya undang-undang yang khusus ini, diharapkan ada pertanggungjawaban hukum pidana. pentinya perlindungan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya karena menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat Internasional. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan serta bahan hukum skunder kajian perpustakan aturan hukum yang menjadi bahan analisa dalam penelitian. Pertanggungjawaban pidana perusakan benda cagar budaya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perusakan cagar budaya. maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebangaimana yang dimaksud dalam Pasal 105, pertanggungjawaban pidana pencurian dapat dikenakan ketententuan Pasal 106 ayat (1) pertanggungjawaban pidana penadahan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Cagar Budaya. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Perusakan, Cagar Budaya.


Deskripsi Lain

ABSTRACT This thesis was motivated by the destruction of criminal responsibility against the destruction of cultural heritage objects based on Law No. 11 Year 2010 concerning cultural heritage because of the frequent occurrence of cases of destruction of heritage objects as a case of destruction of one of the National Hero 's tomb of Sultan Hasanuddin in Makassar , resulting from the creation of special law , the criminal law is expected to be accountability . pentinya cultural heritage protection and preservation of cultural heritage for being the needs and demands of the international community. . The method used to approach the problem is normative research , while the approach used in the research approach law ( statue approach) and secondary legal materials studies and law libraries are the subject of analysis in the study . Criminal liability destruction of objects of cultural heritage under the provisions of Article 66 paragraph ( 1 ) who intentionally committing a criminal offense set forth in that provision . Any person who intentionally committed the crime of destruction of cultural heritage . then be held sebangaimana criminal liability referred to in Article 105 , may be subject to criminal liability theft ketententuan Article 106 paragraph ( 1 ) criminal liability fencing provisions of Article 66 paragraph( 2 ) Heritage Act . Keywords : Criminal Liability , Destruction , Heritage .

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PABRIK TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LAUT
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA (AIRSOFT GUN) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
• PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN ATAS PENCEMARAN UDARA DI TEMPAT PEMEROSESAN AKHIR SAMPAH BULUH

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PABRIK TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LAUT
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA (AIRSOFT GUN) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
• PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI