Gratifikasi adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain, sebagai hadiah atau tanda terima kasih yang berdampak pada penyuapan. Hadiah adalah sebuah kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa memberi hadiah mempunyai jiwa yang sosial. Sedangkan menurut UU 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Persepsi dapat berbeda karena dilihat dari mana seseorang tersebut melihat, banyak yang menganggap bahwa pemberian hadiah adalah hal yang wajar, namun dari sudut hukum pemberian hadiah sebuah gratifikasi. Banyaknya kasus yang pada proses anggaran terhadap gratifikasi pada sat ini yang didebatkan oleh pemerintah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi pejabat publik terhadap gratifikasi pada proses anggaran, dari penyusunan, penetapan dan laporan pertanggungjawaban. Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 60 responden yang teridiri dari 30 kelompok eksekutif dan 30 untuk kelompok legeslatif dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis one sample test dan paired samples test. Hasil penelitian ini menunjukkan baik pada perencanaan, penetapan dan laporan pertanggungjawaban adanya perbedaan persepsi antara kelompok eksekutif dan kelompok legeslatif.


Deskripsi Lain

Gratuity is a gift that is done one person to another, as a gift or token of appreciation that have an impact on bribery. Prize is a culture of people who think that giving gifts that have a social life. Meanwhile, according to Law 20 of 2001 on gratification including money, goods, rebates or discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging, travel, free medical treatment, and other facilities. Perception can be different as seen from where one of the see, many consider that gift-giving is a natural thing, but from a legal point of gift giving gratuities. The number of cases in the budget process to graft on this sat is debated by the government. The study aims to determine perceptions of gratification to public officials on the budget process, from the preparation, determination and accountability reports. The analysis is based on data obtained from 60 respondents were comprised of 30 executive group and 30 to the group by distributing questionnaires legeslatif. This study used data analysis method is a method of analysis of one sample test and paired samples test. The results of this study show good planning, determination and accountability reports of differences in perception between the executive and the group legeslatif.

• PASAL 12 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN
• KONSTRUKSI MAKNA “FASILITAS LAINNYA” PADA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERBUATAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBERI GRATIVIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)
• PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL MENURUT PASAL 12 B UU TIPIKOR

• Analisis Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Sektor Publik
• PENGARUH MORALITAS DAN GENDER TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN MONEY ETHIC SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sumenep)
• Pengaruh Moralitas Individu, Budaya Etis Organisasi dan penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Sidoarjo)
• Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pamekasan
• PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan)