Pembakaran hutan di Riau dan lahan paling banyak disebabkan oleh perilaku manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian mereka. Hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia terkait dengan konversi lahan, pembakaran vegetasi, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan, yang dilakukan olehperorangan ataupun korporasi atau badan hukum terkait dengan responsi liabilty baik Pertanggung jawaban pidana mutlak (strict liabilty) serta Pertanggung jawaban pidana pengganti (vicarious liabilty); di harapkan terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangngan mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo Pertauran Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Terkait dengan Pnengendalian Kebakaran Hutan mampu di jalankan dan di tegakkan secara benar oleh para aparatur pemerintahan mulai dari kepolisisan (khusus kehutanan), kejaksaan dan kehakiman. Penulis Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Riau? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana pembakaran hutan di Riau? Dalam penelitian ini penulis Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi baik perorangan, kelompok serta korporasi.Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutanmenggunakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah Pendekatan undang-undang (Statue approach),Pendekatan Konsep (Conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan, primer, sekunder dan tersier, analisi bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yakni faktor yuridis dan non yuridis. Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehutanan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yakni faktor yuridis dan non yuridis.


Deskripsi Lain

Burning of forests in Riau and Land caused by human behavior, whether intentional or as a result of their negligence. Only a part that caused by nature (lightning or volcanic lava). The cause of the fire by humans associated with land conversion, vegetation burning, use of natural resources, exploitation of peat, land disputes, which made by individual or corporation or legal entity associated with the response liabilty absolute criminal accountability (strict liabilty) and criminal accountability of replacement (vicarious liabilty); The expected associated with multiple rules law from the Law Number. 41 Year 1999 about Forestry, Government Regulation Number. 45 Year 2004 Jo Government Regulation Number. 60 Year 2009 about Forest Protection and Regulations Related to Forest Fire control was able to run and enforced properly by the apparatus of government against police (especially forestry), prosecution and judiciary. How Writers criminal law enforcement against criminals forest fires in Riau? How criminal liability against Crime forest fires in Riau? In this study the authors to determine the criminal responsibility of the perpetrators the crime of forest fires that occurred both individuals, groups and corporation. To know the process of criminal law enforcement against criminals forest fires using legal research. The approach used to obtain the law material is approach (Statue approach), Concept Approach (Conseptual approach). Legal materials that used, primary, secondary and tertiary, analysis of legal materials is done deductively. The results of this study indicate several factors in law enforcement against forest fires which juridical and non-juridical factors. Analysis of legal materials in this thesis research uses deductive logic analysis. The conclusions from the general to the particular by analyzing the laws relating to problems later in correlated against some of the principles, theories, and principles used as a basis for the formulation of the problem analyzed in this study. So from this study can produce a solution, and the conception of the ideal conclusions about matters relating to forestry. So the authors can make conclusions of this study indicate several factors in law enforcement against forest fires which juridical and non-juridical factors.

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN