Semakin hari jumlah masyarakat Indonesia semakin bertambah, begitu pula dengan permasalahan – permasalahan hukum dimasyarakat semakin bertambah pula salah satunya dibidang perkawinan, masalah perkawinan begitu flexibel masalah yang muncul baik sebelum adanya peraturan yang mengatur maupun sesudah adanya peraturan yanmg mengatur tentang perkawinan yaitu undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, terkait Peraturan yang mengatur tentang perkawinan kedua atau poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sangat dibatasi berdasarkan jumlah kasus penyimpangan dan ketidakseimbangan keluarga poligami. Seperti poligami adalah ilegal, pecahnya rumah tangga, tidak adanya keamanan ekonomi dan keadilan, penindasan terhadap perempuan, dan anak-anak terlantar dan juga sebelum adanya peraturan tersebut perkawinan di Indonesia menganut hukum adat kepercayaan dan hukum agama, setelah adanya peraturan tentang peraturan perkawinan timbul salah satu permasalahan yaitu pasal 2 ayat 2 yaitu “ Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku” sehingga setiap orang yang melakukan perkawinan sebelum adanya peraturan tersebut harus mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka atau permohonan Isbath nikah. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat Indonesia sangatlah lemah dikarenakan berbagai faktor, realita yang terjadi masih banyak masyarakat yang melakuakan perkawinan dengan menganut kepercayaan dan agamanya masing – masing tanpa mencatatkan pada Negara. Masyarakat akan sadar pentingnya pencatatan perkawinan ketika mereka mengalami permasalahan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan yang berdampak merugikan kebanyakan terhadap kaum perempuan dan anak – anak , ada juga yang memanfaatkan ini untuk penyelundupan hukum yaitu untuk melakukan nikah siri atau poligami, sehingga peranan hakim dalam perkara ini harus teliti dan hati – hati dalam memutus perkara itsbat nikah selain untuk kemaslahatan umat juga akan sangat berdampak kepada kaum perempuan dan anak – anak. Kata kunci : Poligami, Pencatatan Perkawinan


Deskripsi Lain

Increasingly growing number of Indonesian society, as well as the problems - legal issues in the community is increasing as well one of them in the field of marriage, the problem is so flexible marriage problems that arise well before the regulations governing yanmg and after the regulations are laws governing marriage - Law of the Republic Indonesia No. 1 of 1974 which regulates marriage, arises is related regulations set about the second marriage or polygamy for civil servants is very restricted based on the number of cases of irregularities and imbalances the families of polygamy. As polygamy was illegal, the outbreak of the households, the lack of economic security and justice, repression of women, and abandoned children. prior to the regulation of marriage in Indonesia adheres to the belief of customary law and religious law, following the rules of the rules of marriage arises one of the problems that article 2, paragraph 2 that "Each - every marriage is recorded in accordance with the laws - applicable law "so that every person who commits a marriage before the regulation should apply for registration of their marriage or marriage Isbath request. However, public awareness Indonesia is weak due to various factors, the reality which occur are still many people who do marriage with his religious beliefs and embrace each - each with no record in the State. The public will be aware of the importance of registration of marriages when they are experiencing problems in a marriage that is not recorded that most of the adverse impact on women and children, there is also this harness for smuggling law that is to carry out unofficial marriages or polygamy, so that the role of the judge in this case should be thorough and caution in deciding the case itsbat marriage in addition to people benefit will also greatly impact on women and children. Keywords: polygamy , Marriage Registration

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM POLIGAMI YANG PERMOHONAN ITSBAT NIKAHNYA DITOLAK ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl )