Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk menyerahkan bendanya, dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Demi memperoleh kekuatan bukti dilakukan di hadapan PPAT. Kenyataannya dalam pembuatan akta jual beli tanah di hadapan PPAT tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan menurut aturan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diteliti terkait dengan kesesuaian Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.BKL dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan akibat hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan menyesatkan dan tidak terkendalikan. Hasil dari penelitian ini dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.BKL terkait dengan transaksi yang dilakukan di hadapan PPAT tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta jual beli yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan pembuatan akta jual beli tanah berkekuatan sama dengan akta di bawah tangan. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur dikenakan sanksi karena telah melakukan suatu pelanggaran.


Deskripsi Lain

Sale and purchase of an agreement by attaching itself to other parties to hand over the object, and the other party to pay the agreed price. In order to obtain the strength of evidence conducted in the presence of PPAT. In fact in the deed of sale and purchase of land in front of PPAT was not conducted in accordance with procedures that have been set according to the rule of law in the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Issues related to the suitability studied Decision Number 11 / Pdt.G / 2012 / PN.BKL with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and legal consequences of making a deed of sale of land that is not in accordance with the procedure of making a deed of sale based on Government Regulation No. 37 Year 1998 on Land Deed Maker Official Rules. Using methods that means or measures taken should be clear and there are certain restrictions in order to avoid misleading and uncontrolled way. Results from this study in Decision Number 11 / Pdt.G / 2012 /PN.BKL related to transactions conducted in the presence of PPAT not in accordance with the procedures of making a deed of sale that has been set can result in a deed of sale and purchase of land by deed equally authentic under hand. A deed which is not in accordance with the procedure penalized for having committed an offense.

• “PEMINDAHAN HAK DALAM JUAL BELI TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH” (Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.BKL)