Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rating dari penerapan prinsip-prinsip good governance pada sektor publik, khususnya Pemerintah Daerah. Dalam menentukan rating dari good governance digunakan prespektif prinsip-prinsip good governance dan partisipan good governance. Prinsip good governance yang digunakan meliputi, transparansi, akuntabilitas, ketanggapan, independensi, dan kewajaran. Sementara partisipannya yaitu, Kepala SKPD, Auditor Internal, DPRD, Aparatur Sipil, dan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang karena pada Pemerintah Kabupaten Jombang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2014 dan juga mendapatkan penghargaan Pagripta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 50 untuk partisipan DPRD, 24 untuk partisipan Auditor Internal, 6 untuk Kepala SKPD, 50 untuk aparatur sipil, dan 50 untuk Masyarakat. Data yang digunakan merupakan data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner. Untuk mendapatkan nilai atau skor peratingan maka di gunakan rumus (skor penilaian prinsip : skor maksimal prinsip) x (bobot). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari penilaian yang dilakukan terhadap kelima jenis partisipan good governance pada Pemerintah Kabupaten Jombang diperoleh total skor penilaian sebesar 825,254 dari skor maksimal 1000. Sehingga rating good governance pada Pemerintah Kabupaten Jombang masuk dalam kategori “Cukup”. Kata kunci: Rating, Good Governance, Prinsip Good Governance, Partisipan Good Governace.


Deskripsi Lain

This study aims to obtain a rating from the application of the principles of good governance in the public sector, especially the local government. In determining the rating of good governance perspective used the principles of good governance and good governance participants. The principle of good governance that are used include, transparency, accountability, responsiveness, independence and fairness. While participants namely, Chief SKPD, Internal Auditor, Parliament, Civil Apparatus, and Society. This research was conducted in Jombang District Government because the Government of Jombang obtain WTP opinion (unqualified) of the BPK on the financial statements in 2014 and was also awarded Pagripta. The sampling technique in this study using purposive sampling. Thus obtained a sample of 50 to participants of Parliament, 24 for participants Internal Auditor, 6 to Chief SKPD, 50 for civilian personnel, and 50 for the Society. The data used is primary data, obtained by distributing questionnaires. To get the value or score peratingan then use the formula (assessment score principle: the principle of maximum score) x (weight). The results of this study prove that from the assessment conducted on the five types of participants good governance in Jombang district government obtained a total score of 825.254 votes out of a maximum score of 1000. So the rating of good governance in Jombang District Government in the category "Fair". Keywords: Rating, Good Governance, Principles of Good Governance, Good Governace participants.

• SAP : standar akuntansi pemerintah ( PP RI no. 24 th. 2005)
• Akuntansi biaya
• Akuntansi sektor publik : sebuah pengantar
• Akuntansi ekuitas dlam narasi kapitalisme, sosialisme dan islam
• Sistem akuntansi sektor publik