Pemerintah daerah melalui prinsip otonom, mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk menwujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk peraturan ditingkat daerah. Melalui penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah tersebut perlu adanya pengendalian agar pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi tidak sewenang-wenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai wewenang untuk pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan regulasi yang terkait dengan pengawasan, dan keterangan secara langsung dari lokasi penelitian untuk menguatkan apakah regulasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dipahami atau dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawasi diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal yang bertujuan agar program yang sudah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan terhindar dari pelanggaran dan penerobosan yang dilakukan oleh SKPD. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengawasan


Deskripsi Lain

The local government through autonomous principle, have the right, authority, and duty to regulate the area and manage his own household in accordance with the legislation in force. Regional autonomy seeks to be closer to the goals of government administration to menwujudkan ideals of a just and prosperous society, local governments have the freedom to establish regulations at the regional level. Through delivery and devolution of government affairs of the need for control that local governments in running autonomy is not arbitrary. The purpose of this study was to determine the benefits and purposes of surveillance conducted by the government that has the authority to control, the implementation of the government's oversight of the implementation of Bangkalan. This type of research is normative. The method used is the approach of legislation and regulations relating to supervision, and information directly from study sites to corroborate whether the regulations related to the implementation of the supervisory function conceived or executed. These results indicate that the surveillance conducted by the government given the authority to oversee them is supervision carried out by the internal oversight and external supervision that aims to make the program that has been planned local government goes in accordance with the desired and avoid violations and breaches committed by SKPD. Keywords: Local Government, Autonomy, Surveillance.

• Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sampang
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)
• Hubungan Kausalitas antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Periode 1984-2010.
• PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: KOMITMEN ORGANISASI, PERILAKU INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada SKPD Kabupaten Sampang)
• faktor faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi