Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Selasa , 08 April 2025
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh 100111100119 pada 2016-02-23 18:52:07 • 432 klik
KEWENANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PRODUKTIF MENJADI KAWASAN INDUSTRI
AUTHORITY HEAD OF DISTRICT BANGKALAN BECOME PRODUCTIVE LAND MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL AREA
disusun oleh KHOLILI
Subyek: | Pemerintah Daerah Otonomi Daerah Pengawasan. |
Kata Kunci: | Pemerintah Daerah Otonomi Daerah Pengawasan / Local Government Autonomy Control. |
[ Anotasi Abstrak ]
Setiap daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya,Untuk mencapai tujuan tersebut pemeintah Daerah harus bekerja sama untuk pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan derah, dalam pembangunan kota daerah, pembangunan Ekonomi suatu Daerah, pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota telah membuat perubahan fungsi lahan yang semula berfungsi sebagai media untuk bercocok taman dalam pertanian berubah menjadi multi fungsi pemanfaatan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan tujuan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan produktif jadi kawasan industri, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan regulasi yang terkait dengan pengawasan, dan kewenangan kepala daerah kabupaten bangkalan penelitian untuk menguatkan apakah terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dipahami atau dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawasi diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal yang bertujuan agar program yang sudah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan terhindar dari pelanggaran.. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengawasan.
Deskripsi Lain
Each area has a goal to increase economic growth in the region, to achieve these objectives pemeintah Regions must work together for economic growth in the construction derah, in urban development areas, development of economy of a region, population growth and urban development have made changes in land use that original function as a medium to grow a garden in the farm turned into a multi-functional utilization, The purpose of this study was to determine the benefits and goals of local government authority in the management of productive land so the industrial area, the implementation of the government's oversight of the implementation of Bangkalan. This type of research is normative. The method used is the approach of legislation and regulations relating to the supervision and authority of heads of district Bangkalan research to corroborate whether related to the implementation of the supervisory function conceived or executed. The results of this study indicate that the authority of the head of the region conducted by the government given the authority to oversee them is supervision carried out by internal and external oversight watchdog that aims to program the planned local government goes in accordance with the desired and avoid infringement .. Keywords: Local Government, Autonomy, Control.
Kontributor | : MUKLISH, SH., MH. |
Tanggal tercipta | : 2016-02-15 |
Jenis(Tipe) | : Text |
Bentuk(Format) | |
Bahasa | : Indonesia |
Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-8003 |
No Koleksi | : 100111100119 |









Tidak ada !

- Peranan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sampang
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)
- Hubungan Kausalitas antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Periode 1984-2010.
- PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: KOMITMEN ORGANISASI, PERILAKU INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada SKPD Kabupaten Sampang)
- faktor faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi
