Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka informasi elektronik dan/ dokumen elektronik dan/ hasil cetaknya dinyatakan sebagai perluasan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kedudukan alat bukti yang diatur dalam ketentuan tersebut memunculkan pendapat yang berbeda, yaitu sebagai tambahan alat bukti dari yang sudah disebutkan secara limitatif dalam hukum acara, ataukah sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung oleh alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) diantaranya dalam putusan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Sampang. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif dengan cara deduktif dengan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain, dan digunakan interpretasi hukum. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Sampang, alat bukti berupa hasil cetak dokumen elektronik diterima dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat. Ruang lingkup sistem elektronik yang beroperasi dengan cara penggandaan sehingga mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya memberi konsekuensi hukum bahwa hasil cetak dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah tanpa harus ditunjukan dokumen aslinya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menuntut hukum acara perdata dapat mengakomodir bentuk-bentuk bukti baru sehingga pencari keadilan menjadi dipermudah dan diberi kesempatan optimal dalam menuntut maupun mempertahankan hak-haknya. Keterangan Ahli berkaitan dengan dokumen elektronik dan/ informasi elektronik yang diberikan dalam pemeriksaan perkara perdata memiliki kekuatan pembuktiannya bebas (vrij bewijskracht). Keterangan ahli tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti persangkaan (vermoedens).


Deskripsi Lain

After the Law Of Republic Of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information And Transaction has issued, the electronic information and/electronic documents and / printout stated as the expansion of legal evidence constituted under the law applicable in Indonesia. Position the evidence set out in that provision raises a different opinion, namely as additional evidence of what has been mentioned in a limited manner in the procedural law, or as evidence companion must be supported by other evidence to increase the confidence of judges. This research is a normative approach and case approach, including in the civil case decision No 10 / Pdt.G / 2012 / PN Sampang. Then performed a qualitative analysis of legal materials by deductive way with the principles of law, and observe the synchronization between the provisions of the legal regulations with the provisions of other laws, and used legal interpretations. In the examination of case Number 10/Pdt.G/2012/PN Sampang, the form of printouts of electronic documents as a evidence received and has the strength of documentary evidence. The scope of electronic systems that operate by means of doubling resulting in the original information can not be distinguished from a copy giving legal consequences that prints electronic document can be accepted as valid evidence without having shown the original document The development of advanced information technology has demanded civil procedural law can accommodate the types of new evidence so the justiabelen becomes easy and given the optimum chance in prosecute and defend their right. Expert testimony related to electronic documents and / electronic information that given in the civil cases has the power of free proof (vrij bewijskracht). The expert testimony can be drawn into presupposition evidence (vermoedens).

• Pokok-pokok etika profesi hukum
• Hukum perdata islam di Indonesia
• Hukum waris kodifikasi
• Sosiologi hukum
• Himpunan undang-undang penting untuk aparat penegak hukum

• ANALISIS YURIDIS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE
• PERANAN SAKSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANAH MERAH
• KEKUATAN PEMBUKTIAN ANTARA SERTIFIKAT HAK MILIK DENGAN AKTA WASIAT TERHADAP STATUS HAK ATAS TANAH
• KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PENGGUNAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN POLYGRAPH (DETEKSI KEBOHONGAN) SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA