Perbedaan pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang sama-sama mengatur tentang tindakan aborsi yang bersifat limitatif atau resriktif, salah satunya melegalkan aborsi indikasi kedaruratan medis. Tetapi muncul masalah terkait penglegalan indikasi kedaruratan medis dalam tindakan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menambah cakupan indikasi kedaruratan medis dan mengatur kapan janin boleh diaborsi Hal tersebut menyebabkan implikasi yuridis dari implementasi aturan tersebut dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (comparative approach). Pengaturan tindakan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sejalan dengan pengaturan tindakan aborsi dalam KODEKI yang memberi celah aborsi indikasi kedaruratan medis dilegalkan, sedangkan KUHP tidak memberikan celah untuk melakukan aborsi. celah yang diberikan Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan implikasi, terkait perkembangan cakupan kedaruratan medis yang meimbulkan gerakan eugenisme, pembatasan orang cacat dan atau memiliki penyakit genetik untuk mempunyai anak, menimbulkan multafsir terkait mana janin yang boleh diaborsi, mrnimbulkan pengklasifikasian yang setara antara kedaruratan medis atau indikasi medis dengan indikasi kesehatan, dan menimbulkan tafsir kontroversi bahwa aborsi indikasi kedaruratan medis itu untuk menyelamatkan janin, padahal efek dari aborsi indikasi kedaruratan medis adalah kematian janin.. Terkait batasan umur janin yang menimbulkan prenatal diagnostic tidak bisa diterapkan yang tujuannya untuk mengetahui apakah pada janin ada keabnormalan atau penyakin genetik, dan menimbulkan multitafsir pada batasan umur janin yang boleh diaborsi.


Deskripsi Lain

Differences arrangements in the positive law in Indonesia, which together regulate abortion is limitedly or restrictive, one of which legalized abortion emergency medical indications. But the problem arises related legalization emergency medical indications in abortions are regulated in Law Number 36 Of 2009 on Health which adds coverage emergency medical indications and is set when the fetus be abortion this causes the juridical implications of the implmentation of these rules in society. This research method using a type of normative research, using the approach of Regulations (Statute Approach) and the conceptual approach), and Comparative Approach. Regulation abortions in Law No. 36 of 2009 on Health In line with the arrangements abortion in KODEKI which give a gap emergency medical indications legalized abortion, while the Criminal Code does not provide a loophole for abortion. a gap given No. 36 of 2009 on Health implications, related to the development of coverage medical emergencies meimbulkan movement eugenisme, restrictions disabled or has a genetic disease to have children, causing multafsir which related fetuses may have been abortion, mrnimbulkan classification equivalent between emergency medical or medical indication by indication of health, and give rise to interpretation controversies that abortion emergency medical indications it was to save the fetus, whereas the effects of abortion emergency medical indications is fetal death. Related raises age limit fetal prenatal diagnostic cannot be implemented which aim to determine whether fetal no genetic abnormality or disease of, and lead to multiple interpretations on the age limit may be abortion fetuses.

• Analisis Pengaturan Aborsi Atas Dasar Indikasi Kedaruratan Medis