Pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan pembangunan desa dan melaksanakan amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan baik dan benar. Adanya UU tersebut desa mendapatkan dana desa lebih besar dari sebelumnya, jumlah tersebut sangat signifikan yang memungkinkan terjadinya fraud terhadap dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena fraud pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa di desa “ABU-ABU” mulai dari Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan interpretif dengan metode analisis fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan terdapat beberapa kecurangan (Fraud) yaitu;(1) Musrembang desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat. (2) Usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. (3) Pembuatan dokumen perencanaan dengan melibatkan atau membayar pihak lain. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan terdapat fraud pengelolaan dana desa yaitu, (1) pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. (2) Proses pencairan dana desa tidak sesuai dengan prosedur. (3) Swakelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selalu menggunakan pihak lain, walaupun sebenarnya ada yang bisa dilakukan dari sumber desa sendiri (4) Terdapat Kegiatan fiktif. (5) Laporan adminitrasi desa yang dibuat oleh bendahara hanya formalitas Pada tahap pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban ini terdapat temuan-temuan fraud (1) Adanya laporan fiktif Desa tidak membuat LPJ sendiri dengan melibatkan pihak ketiga (Kecamatan). (2) Pelaporan tidak (LPJ) tidak transparan terhadap masyarakat desa. (3) Peran pendamping desa tidak optimal hal tersebut dikarenakan desa tidak membuat sendiri pelaporan serta dokumen perencanaan. Kata kunci: Fraud, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa


Deskripsi Lain

The village government has an important role to improve the development in village and implementation the instruction of Law number 6 year 2014 about Village well. The presence of UU make the village get more fund than before, the significant of fund make it possible to village perpetrate fraud. The purpose of this research is to know how the phenomenon of fraud to village fund management by village government in “Abu – abu village” begin from planning stage, implementation, administration, reporting, responsibility. This research uses qualitative method. It also uses interpretative approach with phenomenology analysis method. The method of collecting data is interview. Result of this research show there are some frauds in planning stage, they are ; (1) the village development conference only formality without involve the people. (2) the consideration of fund planning determine by Head village. (3) the planning document is making by other people. Implementation and administration stage found some frauds, they are; (1) management of village finance do by Head village selves. (2) Process of getting fund not appropriate. (3) there is no self management in village development even the people in village has skill to do. (4) there are fictive activities. (5) the report made by treasurer is formality only. There are some frauds in report and responsibility stage, they are; (1) The report didn’t make by the village government, it made by other people (subdistrict). (2) there is no transparency in report and responsibility between government and the people. (3) village colleague is useless because the village didn’t make planning and report by themselves. Key word : Fraud, village finance management, village fund.

• Pertanggung Jawaban Pidana PT. Panca Banyu Ajisakti Terhadap tenaga Kerja Wanita
• Problema Juridis Pengajuan Persyaratan Palsu dalam Permohonan STNK
• Tindak Pidana Penipuan di Desa Ketapang
• PENTINGNYA AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI KECURANGAN(FRAUD)(Survei Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur)
• DETEKSI FRAUD LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN