Representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif di Jawa Timur. Di dalam penelitian yang menggunakan metodologi yuridis normatif, untuk menganalisis regulasi pemenuhan keterwakilan perempuan di legislatif di Jawa Timur. Pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik masiih sedikit tidak sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa keterwakilan perempuan diparlemen sedikit antara lain yaitu, faktor kultur yang masih menganut sistem patriaki, adanya anggapan bahwa partai politik itu kotor, karena sistem yang kita miliki belum memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik, serta adanya rasa tidak percaya diri yang dimiliki oleh perempuan sehingga mereka tidak mau ikut serta dalam partai politik. oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen salah satunya dengan menerapkan Affirmative Action. Dengan adanya Affirmative Action diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama dihadapan hukum.


Deskripsi Lain

Political representation of women showed up and down from time to time related to the involvement of women in legislative elections in East Java. In the study using normative juridical methodology, to analyze regulatory compliance representation of women in the legislature in East Java. In fact, women's representation in the management of political parties masiih bit not in accordance with law No. 2 of 2011 on political parties. there are several factors that influence why women representation in parliament slightly among others, namely, cultural factors that still adopts a patriarchal, the notion that political parties were dirty, because the system we have not given space as possible for women to be actively involved in the political process , as well as the insecurity that are owned by women so that they would not participate in political parties. therefore it is necessary strategies to increase women's representation in parliament either by applying Affirmative Action. With the Affirmative Action expected there is no discrimination against women. because the real men and women are equal before the law.

• PERATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
• KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PRELINDUNGAN HAK ATASA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA
• PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK : Sistem Gali Lobang Tutup Lobang, Mewah Dan Berkelas, Bahkan Minimnya Transparansi Masih Menyelimuti!
• PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA
• HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. (Studi Analisis Kasus Ahmad Fajar Hari Ponto dan Ahmad said dari Partai Golkar dan PPP).