Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan secara periodik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuagan dan Aset Kabupaten Sampang. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas laporan keuangan basis kas menuju akrual dibandingkan dengan basis akrual ditinjau dari integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan pengolahan data kuesioner; penilaian indeks akuntabilitas keuangan mulai tahap klasifikasi, konversi nilai, pembobotan, penilaian hingga rating; dan penyajian realita akuntabilitas implementasi basis kas menuju akrual dengan basis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal integritas keuangan saat implementasi basis kas menuju akrual adalah 67,00%, dan pada saat implementasi basis akrual sebesar 67,00%. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal pengungkapan saat implementasi basis kas menuju akrual adalah 87,00%, dan pada saat implementasi basis akrual sebesar 84,00%. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan saat implementasi basis kas menuju akrual adalah 71,50%, dan pada saat implementasi basis akrual sebesar 92,00%. Secara keseluruhan, tingkat akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang saat implementasi basis kas menuju akrual adalah 75,17% dan pada saat implementasi basis akrual sebesar 81,00%. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan Kabupaten Sampang baik saat implementasi basis kas menuju akrual maupun basis akrual tetap dalam kategori “Baik” dan mengalami peningkatan hanya sebesar 5,83%.


Deskripsi Lain

Accountability is accountability in resource management and implementation of policies entrusted to periodic reporting entity in achieving its intended purpose. This research is a case study at the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. Objective Research to determine how the level of accountability of the financial statements of the cash toward accrual basis compared to the accrual basis in terms of financial integrity, disclosure and compliance with legislation. Data analysis was performed with data processing questionnaires; assessment of financial accountability index started the stage classification, conversion value, weighting, assessment through rating; and presenting the reality of accountability implementation of the cash toward accrual basis with accrual basis. The results showed that the level of accountability of the financial statements in terms of financial integrity while implementing cash toward accrual was 67.00%, and at the time of implementation of accrual basis amounted to 67.00%. Level of accountability in terms of the disclosure of financial statements when the implementation cash toward accrual was 87.00%, and at the time of implementation of accrual basis amounted to 84.00%. The level of accountability of financial statements in compliance with the laws and regulations while implementing cash toward accrual was 71.50%, and at the time of implementation of accrual basis amounted to 92.00%. Overall, the level of accountability of the Government's financial statements Sampang while implementing cash toward accrual was 75.17%, and at the time of implementation of accrual basis amounted to 81.00%. From these values it can be concluded that the financial accountability Sampang, both while implementing cash toward accrual or accrual basis remains in the category of "Good" and increased only by 5.83%. Keywords: Accountability, cash towards accrual basis, accrual basis