Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh kedua lembaga yaitu Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan dalam penulisan hokum ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam pembentukan peraturan daerah, serta hambatan-hambatan yang di alami. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridi sempiris, untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembentukan peraturan daerah sudah benar karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masih kurang optimal dibandingkan dengan pemerintah daerah karena setiap tahun yang mendominasi rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah. Hambatan yang muncul antara lain: Sumber Daya Manusia dan Tarik Menarik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Kata Kunci: Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Surabaya, Peraturan Daerah.


Deskripsi Lain

In the implementation of regional autonomy produced by a region, one of the Regional Regulations (Perda) established by the two institutions namely the Regional Head and the Regional House of Representatives. The problem in writing this law is to know the role of Surabaya City House of Representatives (DPRD) in the formation of local regulations, as well as natural barriers. This research uses empirical juridical research method, to examine and discuss the issues raised concerning the performance of Surabaya City House of Representatives. The results of this study resulted in the conclusion, in the implementation of the legislative function, Surabaya City House of Representatives has been able to involve the community in the process of making local regulations. Mechanisms in the formulation of local regulations are correct because in the implementation is in accordance with the legislation, but in the formulation of the draft local regulations Surabaya City House of Representatives is still less optimal than the local government because every year that dominate the draft local regulation of local government initiatives. Obstacles that arise include: Human Resources and Interest Pull Interest between the Regional Government and the House of Representatives of the City of Surabaya. Keywords : Function of Establishment of Local Regulation, Surabaya City House of Representatives, Local Regulation.

• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA)
• PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN LAMONGAN