ABSTRAKrn Proses pembuatan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan tehnik Omnibus Law, dianggap melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan, pasal 20 ayat (2) UUD NRI menyebutkan “ Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama menjadi Undang-undang” pasal 72 ayat 2 UU peraturan pembentukan perundang-undangan menyebutkan “ penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama pada 5 Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip kepastian hukum dan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang cipta kerja.rn Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual dengan meniliti bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai dasar meneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan interpretasi/ penafsiran terhadap bahan-bahan hukum.rn Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, peraturan yang dibuat dan diundangkan dilakukan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Mahkamah Kontitusi merupakan lembaga negara tertinggi atas amanat pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,mahkamah konstitusi menegaskan bahwa putusan No.91/PUU-XVIII/2020 inkosntitusional bersyarat karena pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan. Kata Kunci :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrn The process of drafting the Job Creation Law using the Omnibus Law technique is considered to have violated the 1945 Law of the Republic of Indonesia and the Law on the Formation of Legislation, Article 20 paragraph (2) of the NRI Constitution states "The President ratifies the Bill which has been mutually agreed to become The law "article 72 paragraph 2 of the law on the formation of legislation states" the submission of the bill referred to in paragraph (1) is carried out within a maximum of 7 days from the date of mutual agreement on October 5, 2020. So that in material aspects in the law Job Creation is claimed to cause many legal problems and sectoral problems. This research was conducted to find out the principle of legal certainty and the authority of the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding work copyright.rn The research method used is normative juridical using a conceptual statutory approach by examining primary, secondary, tertiary legal materials a basis for research, then analyzed qualitatively by interpreting/interpreting legal materials. rn Legal certainty refers to the enactment of a law that is clear, permanent and consistent, its implementation cannot be influenced by subjective circumstances, regulations that are made and promulgated are carried out with certainty because they regulate clearly and logically. The Constitutional Court is the highest state institution based on the mandate of article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the decision of the Constitutional Court is final, the constitutional court emphasized that decision No.91/PUU-XVIII/2020 is conditionally unconstitutional because its formation is not in accordance with the regulations for the formation of legislation.rnKeywords:Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020 Concerning Job Creation,

• PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA