Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) merupakan salah satu kegiatan usaha yang ada pada perusahaan pembiayaan, kegiatan usaha lainnya antara lain: sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Seiring dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan di indonesia ini, lahirlah produk dana tunai. Permasalahan muncul ketika dana tunai ini mempunyai karakter yang tidak sama dengan keempat jenis usaha yang ada, hal tersebut yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Isu hukum yang dikaji mengenai bagaimana kesesuaian produk dana tunai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui akibat hukum terhadap batalnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan dana tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus sebagai bentuk pemecahan permasalahan dari isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa produk dana tunai yang ada pada perusahaan pembiayaan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan adanya produk dana tunai yang disamakan dengan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan ini mengakibatkan perjanjian yang dilakukan batal demi hukum. Batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian suatu sebab yang halal Pasal 1320 BW. Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan keadaan hukum dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian dengan cara mengembalikan prestas-prestasi yang telah diterima dan dilakukan sebelumnya.


Deskripsi Lain

Consumer finance is one of the business activities that exist in finance company, other business activities such as: leasing, factoring and credit card businesses. Over, the growth of finance company in Indonesia, the cash product arose. Problem appeared when cash product have a different characteristic with four business activities products had been exist. These things are interesting to analyzed and examined depth further. Legal issues which examined is about how the suitability of the cash product in the consitution and determine the legal effect of the cancellation of a consumer financing agreement with cash. The research method used is a normative legal research by using the problem approach in the form of constitution approach, and the cases approach as the problem solving from legal issues which is discussed. The results of the study was the cash product which available in finance company did not accordance with the regulations and constitution applicable in this case the President of Indonesia Repulic Regulation No. 9 of 2009 on Financing Agency and the Finance Minister Regulation No. 84 / PMK.012 / 2006 on financing company, with cash products are equated with consumer financing by finance companies has resulted in an agreement will null and void. Null and void because did not fullfill the element of validity of lawful agreement because Article 1320 BW (Burgerlijk Wetboek). Consequently, the agreement has never been considered and the law state be restored before any agreement by returning the achievements that have been accepted and done before.

• KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN DANA TUNAI