The purpose of this article is to know the role of the Government's Internal Auditor in providing internal oversight of goods and services procurement activities. This article uses the configurative-ideographic study. The results of this study indicate that the Government's Internal Auditors in carrying out internal audits often fall in the attitude of professional judgment which is not objective in the procurement of goods and services. In the Roussy study (2013) it was known as grey independence. Whereas after being explored deeper by the researcher, it was shown that in the procurement of goods and services there was proven to be collusion behaviour between politicians, providers and bureaucrats, which involved political corruption. The findings in this article mention that the independence of the Government's Internal Auditor is divided into two, namely Ethical Independence and Organizational Independence. Ethical independence is the values contained in the auditor to uphold the values of the Professional Code of Ethics. Whereas, Organizational Independence is valued outside the auditor which include Internal Audit Standards, structural organization, and management support.


Deskripsi Lain

Tujuan artikel ini untuk mengetahui peran Auditor Internal Pemerintah dalam memberikan pengawasan intern pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Artikel ini menggunakan convigurative-idheographic study. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Auditor Internal Pemerintah dalam melaksanakan audit intern sering kali jatuh pada sikap penilaian professional yang tidak objektif pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian Roussy (2013) dikenal dengan grey independence atau independensi abu-abu. Padahal setelah ditelusuri lebih dalam oleh peneliti menunjukan bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terbukti ada perilaku kolusi antara politisi, penyedia, dan birokrat, yang didalamnya terlibat perilaku political corruption. Temuan dalam artikel ini menyebutkan bahwa indpendensi Auditor Internal Pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu Independensi Etis dan Independensi Organisatoris. Independensi etis merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri auditor untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik Profesi. Sedangkan, Independensi Organisatoris merupakan nilai-nilai di luar auditor yang meliputi Standar Audit Intern, struktural organisasi, dan support manajemen.

• PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) DALAM MENCEGAH KECURANGAN (FRAUD) DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
• PENGARUH PROFESIONALISME, MOTIVASI, INTEGRITAS, DAN INDEPENDENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MENCEGAH KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
• EVALUASI FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI(STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA)
• PENERAPAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH
• “SISI LAIN” INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH: PENGAWASAN INTERN PENGADAAN BARANG DAN JASA