Subjek hukum terbaru tersebut adalah korporasi dengan segala kompleksitasnya. Tindakan manusia terhadap satwa yang dilindungi oleh hukum seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, dan binatang lainnya tersebar diseluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus dilindungi. Mengapa perlu diatur tentang pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membangun argumentasi tentang pentingnya pertanggungjawaban bagi korporasi secara Riil melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jadi kesimpulan dari semua permasalahan yang ada adalah kebijakan hukum pidana saat ini, khususnya kebijakan formulasi tindak pidana satwa yang dilindungi masih terdapat beberapa ketidak sinkronisasian antara system induk, KUHP dengan Undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana satwa yang dilindungi, penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan atas satwa liar melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini telah mengalami kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi baik karena faktor hukum maupun faktor penegak hukum. Kata kunci : Korporasi, Satwa Liar, Konservasi Sumber Daya Alam.


Deskripsi Lain

The latest legal subject is a corporation with all its complexity. Human actions against legally protected animals such as Sumatran elephants, pangolins, turtles, and other animals are scattered throughout the islands in Indonesia, including both forest areas and outside forest areas throughout the region. the Republic of Indonesia is an animal that must be protected. Why does it need to be regulated regarding corporate responsibility based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. The purpose of this study is to establish an argument about the importance of accountability for corporations in real terms of committing crimes that have not been regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and their Ecosystems. This study uses a normative research method, where in analyzing the formulation of the problem using research based on legal materials. Normative research method is a scientific research procedure to find truth based on legal scientific logic from the normative side. So the conclusion of all the existing problems is the current criminal law policy, especially the formulation policy for protected animal crime, there are still some synchronization between the main system, the Criminal Code with special laws governing protected animal crime, law enforcement to overcome wildlife crime through Law Number 5 of 1990 has now legal emptiness. Legal emptiness either due to legal factors or law enforcement factors. Keywords: Corporations, Wildlife, Natural Resource Conservation

• PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010)
• UPAYA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN JEMBER
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG BUKAN BADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI
• Tour Guide Dalam Komunikasi Pemasaran Taman Wisata Alam Kawah Ijen