Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengeksplore lebih lanjut Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Usaha Mikro Dan Kecil Makanan dan Minuman di Bangkalan dan Surabaya. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang di mana dari perspektif teoritis diharapkan dapat memperkuat dan mendukung eksistensi Shari’ah Enterprise Theory. Teori ini mengedepankan nilai keseimbangan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, namun juga memiliki perhatian besar pada terhadap stakeholders, yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk mengkaji interaksi diantara individu dalam konteks sosial. Subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha usaha mikro dan kecil makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal (Bangkalan dan Surabaya), penyelia halal, dan auditor halal. Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan juga melibatkan data sekunder sebagai panduan dalam proses penelitian serta sebagai pelengkap untuk data primer. Setelah data terkumpul, data-data tersebut akan mengalami proses reduksi kemudian akan di sajikan dan dirumuskan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah pada usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bangkalan dan Surabaya telah mengimplementasikan prinsip Syariah Enterprise Theory. Peneliti juga menyatakan bahwa praktik akuntabilitas berbasis amanah yang diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Bangkalan dan Surabaya telah berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Namun, pada metode pencatatan keuangan pelaku usaha belum dilakukan secara formal atau terstruktur. Sedangkan berdasarkan pendekatan fenomenologi, akuntabilitas yang berlandaskan amanah dalam proses pembuatan sertifikasi halal didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor regulasi dan faktor ekonomi.


Deskripsi Lain

The purpose of this study is to explore further Accountability Based on Amanah in Micro and Small Food and Beverage Enterprises in Bangkalan and Surabaya. This study also aims to enrich knowledge where from a theoretical perspective it is expected to strengthen and support the existence of Shariah Enterprise Theory. This theory emphasizes the value of balance that not only prioritizes individual interests, but also has great attention to stakeholders, including God, humans, and nature. This study uses a qualitative approach with a phenomenological design to examine interactions between individuals in a social context. The subjects of this study were micro and small food and beverage entrepreneurs who have been certified halal (Bangkalan and Surabaya), halal supervisors, and halal auditors. Data obtained during the implementation of the study were obtained through observation, interview and documentation techniques. The data used comes from primary data obtained through interviews, and also involves secondary data a guide in the research process and a complement to primary data. After the data is collected, the data will undergo a reduction process and then will be presented and formulated to make conclusions. The conclusion of this study is that Micro and Small Enterprises (MSEs) in Bangkalan and Surabaya have implemented the principles of Sharia Enterprise Theory. The researcher also stated that the practice of accountability based on mandates applied by Micro and Small Enterprises (MSEs) in the Bangkalan and Surabaya areas has been running in line with the values of Islamic teachings. However, the method of recording the finances of business actors has not been carried out formally in a structured manner. Meanwhile, based on the phenomenological approach, accountability based on mandates in the halal certification process is driven by two main factors, namely regulatory factors and economic factors.

• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pewakafan Tanah Milik (Studi Kasus di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)
• Tinjauan yuridis pelaksanaan pewakafan tanah milik (Studi kasus di desa Batah Timur Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)
• Tanah wakaf dan permasalahannya (Studi kasus di Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan.
• PERAN PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)
• Peran Anggota Dewan (DPRD) Dan Partisipasi Masyarakat Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Sumenep