Penelitian ini mengkaji konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dikaitkan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Keterlibatan Polri dalam membangun dan mengoperasikan 1.179 unit SPPG melalui yayasan yang berafiliasi dengannya menimbulkan persoalan yuridis mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Polri memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya independen dari kepentingan institusional dalam pengelolaan program tersebut.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan SPPG oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dengan tugas Polri, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dianalisis secara kualitatif-preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi struktural antara Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari dalam pengelolaan SPPG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena Polri memiliki kewenangan koersif dan fungsi pengawasan yang beririsan dengan ruang kelola yayasan afiliasinya, tanpa dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang sah dari Badan Gizi Nasional. Kondisi tersebut berakibat hukum berupa potensi pelanggaran larangan mencampuradukkan wewenang sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum, serta berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Diperlukan penegasan regulasi mengenai batas keterlibatan lembaga keamanan dalam program kesejahteraan publik guna mencegah konflik kepentingan serupa di kemudian hari.


Deskripsi Lain

This study examines the overlapping authority of the Indonesian National Police (Polri) in the implementation of the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) from the perspective of State Administrative Law. Polri's involvement in building and operating 1,179 SPPG units through the Kemala Bhayangkari Foundation raises legal questions regarding the basis of its authority, given that the management of the Free Nutritious Meal Program (MBG) normatively falls under the attributive authority of the National Nutrition Agency (BGN), stipulated in Presidential Regulation Number 83 of 2024 and Presidential Regulation Number 115 of 2025.rnThis research aims to analyze the legal basis of Polri's authority in implementing SPPG and to examine its conformity with the doctrine of ultra vires in State Administrative Law. The study employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach, analyzed qualitatively through a prescriptive-analytical technique.rnThe findings show that neither Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police the regulations governing BGN grant Polri any attributive, delegated, mandated authority to administer SPPG. Insofar Polri acts in its institutional capacity and uses the designation “SPPG Polri” in state ceremonial forums, such actions fulfill the elements of substantive ultra vires and potentially constitute an abuse of authority prohibited under Article 17 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014. The legitimacy of Polri's involvement can only be sustained insofar it is interpreted an act of the Kemala Bhayangkari Foundation an independent legal entity, rather than an extension of the police’s functional authority.

• MEMPERKUAT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF
• Peningkatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dalam penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
• Perbedaan Etos Kerja Kepolisian Sektor Pademawu Dan Sektor Proppo Kabupaten Pamekasan (Dilihat Dari Tingkat Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)
• TINDAK PIDANA PENIPUAN (Anotasi Putusan No. 303/Pid.B/2012/PN.Gs.)
• MEKANISME SIPROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES SIDOARJO