Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya korban akibat berbagai kerusuhan yang terjadi di tanah air. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sering mengalami kendala karena permasalahan, baik itu yang terdapat dalam Perundang-undangan, instrumen hukum / pemerintah seperti Kejaksaan dan DPR. Tujuan penulisan ini adalah untuk merumuskan argumentasi hukum tentang perlu adanya penyederhanaan prosedur penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan perlunya penambahan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Research) yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statue approach (Pendekatan perundang-undangan) dan case approach (Pendekatan Kasus). Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu perlu adanya penyederhanaan prosedur penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dari yang sudah ada disederhanakan lagi sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih lancar dan diperlukan penambahan kewenangan dari komnas HAM untuk menjadi penyidik dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat sehingga lembaga ini dapat berfungsi secara efektif upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.


Deskripsi Lain

Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as a creature of the Almighty God and is His grace that must be respected , upheld and protected by the state , law , government , and every person for the respect and protection of the dignity of humans . Many human rights violations in Indonesia , both the government , security forces and by society . It can be shown the existence of victims of riots that occurred in the country . Efforts to resolve cases of gross human rights violations are often constrained due to problems , whether it is contained in legislation , legal instruments / government as the Attorney and the House of Representatives . The purpose of this paper is to formulate a legal argument about the need for simplification of procedures for resolving cases of human rights violations and the need for additional authority to the Commission to conduct an investigation in the event of violations of human rights . The method used in this paper is the doctrinal legal research (Doctrinal Research ) which in this study using the approach statue approach ( Approach legislation ) and a case approach ( Case Approach ) . The results obtained in this paper is the need for simplification of procedures for the settlement of cases of serious violations of existing ones further simplified so that the process becomes smoother and the solution required the addition of the authority of the National Commission of Human Rights to be investigators in handling cases of gross human rights violations so that these institutions can function effective safeguards and enforcement of human rights in Indonesia .

• Peningkatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dalam penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat