Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pegawai Perangkat Daerah X memaknai, menegosiasikan, dan mereproduksi budaya diam ketika menghadapi praktik fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan desain Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) terhadap lima informan yang terlibat langsung dalam proses pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan variasi pemaknaan informan yang dapat dipahami melalui tiga bentuk konformitas Kelman, kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi, namun tidak satu pun mencapai internalisasi penuh karena masing-masing mempertahankan “sisa integritas” sebagai garis personal yang tidak dilanggar. Pegawai menegosiasikan tekanan melalui resistensi tersembunyi, seperti pencatatan diam-diam dan pembatasan keterlibatan kognitif. Analisis kasus negatif mengungkap fenomena “solidaritas diam”, yaitu saling mengetahui penyimpangan tanpa pernah mengungkapkannya, yang memperkuat jebakan kolektif untuk tetap diam. Budaya diam direproduksi melalui transmisi norma antargenerasi pegawai dan tersingkirnya figur yang berani berbeda pendapat. Penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperkaya teori konformitas Asch dan Kelman melalui konsep “sisa integritas” pada kondisi internalisasi parsial. Temuan ini merekomendasikan pergeseran strategi pencegahan fraud dari pendekatan individual menuju pendekatan sistemik yang menyasar budaya organisasi, penguatan saluran pelaporan aman, dan perlindungan bagi figur yang berani bersuara.


Deskripsi Lain

This study explores how employees of Regional Government Agency X interpret, negotiate, and reproduce a culture of silence when confronted with fraud in the procurement of goods and services. Using a qualitative phenomenological approach (Interpretative Phenomenological Analysis/IPA) with five informants directly involved in procurement, the findings show variation in meaning-making explained through three forms of Kelman’s conformity process, compliance, identification, and internalization, yet none reached full internalization, each retained a “residual integrity” functioning a personal line they refused to cross. Employees negotiated pressure through covert resistance, such hidden documentation and limited cognitive involvement. Negative case analysis revealed “silent solidarity,” where employees mutually knew about deviations without ever voicing them, reinforcing collective entrapment in silence. The culture of silence was reproduced through intergenerational transmission of norms and the elimination of dissenting voices. This study confirms and enriches Asch’s and Kelman’s conformity theories through the concept of “residual integrity” under partial internalization, and recommends shifting fraud-prevention strategies from an individual approach toward one targeting organizational culture, safe reporting channels, and protection for those who speak up.

• PERSEPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI KABUPATEN PAMEKASAN
• ANALISIS PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN PROCUREMENT FRAUD DI SEKTOR PUBLIK
• PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM SISTEM E- PROCUREMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA ( Studi Kasus Pada Kantor X di Kabupaten XYZ )
• Pengaruh Implementasi E-procurement terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada SKPD Kabupaten Pamekasan).
• PENERAPAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH