Abstrak ini disusun berdasarkan tesis karya Nur Imamatul Choir, S.A. berjudul “Implementasi Aplikasi E-BMD dalam Inventarisasi Barang Milik Daerah: Dampak Pasca Implementasi dan Efektivitas Pencegahan Fraud (Studi Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang)”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE sebagai Dosen Pembimbing I dan Dr. Rahmat Zuhdi, S.E., M.SA., QIA., CPA sebagai Dosen Pembimbing II. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bertahun-tahun bertumpu pada pencatatan manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kecurangan. Masalah penelitian ini adalah permasalahan apa yang muncul setelah aplikasi E-BMD diimplementasikan, bagaimana bentuk fraud yang ditemukan dan mekanisme E-BMD mengatasinya, seberapa efektif E-BMD mencegah fraud, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.rnPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan pasca implementasi E-BMD, memetakan tingkatan dan bentuk fraud beserta cara sistem mengatasinya, mengukur efektivitas E-BMD dalam mengurangi potensi fraud berdasarkan persepsi pengguna, dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasinya.rnPenelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) sekuensial eksploratori dengan paradigma pragmatisme. Fase kualitatif memakai wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive, observasi, dan dokumentasi, lalu dipetakan dengan Fraud Triangle Theory. Fase kuantitatif menyebarkan kuesioner skala Likert kepada 69 pengguna aktif E-BMD melalui total sampling dan dianalisis dengan PLS-SEM menggunakan SmartPLS.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa E-BMD mengungkap masalah yang sebelumnya tersembunyi, yaitu kesalahan masa manfaat aset, aset fiktif (ghost assets), pencatatan ganda, dugaan markup nilai perolehan, dan dokumen kepemilikan yang belum lengkap. Sebelum E-BMD, tekanan, peluang, dan rasionalisasi hadir bersamaan, dengan peluang paling dominan. E-BMD menutup peluang terutama melalui kewajiban BAST, jejak audit digital, kontrol akses berbasis peran, dan standardisasi kode barang. Efektivitas pencegahan fraud berada pada kategori tinggi (rata-rata 3,84). Faktor pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan peluang fraud (koefisien jalur 0,588) dan terhadap efektivitas pencegahan fraud (koefisien jalur 0,596). Pengaruh bersifat mediasi penuh: pengurangan peluang diikuti pengurangan tekanan, lalu rasionalisasi. Pendukung utama adalah komitmen pimpinan, tekanan regulasi, dan dukungan teknis BPPKAD; penghambat utama adalah keterbatasan internet, kompetensi digital yang belum merata, dan resistensi perubahan.rnSecara teoretis, penelitian ini memperkuat teori institusional melalui temuan siklus decoupling-recoupling dan menegaskan relevansi Fraud Triangle sebagai konstruk terukur, dengan peluang sebagai titik intervensi paling efektif bagi teknologi. Secara praktis, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti temuan koreksi aset, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dan KPK perlu menyertai kewajiban E-BMD dengan pendampingan teknis berkelanjutan. Daerah lain perlu menyiapkan SDM dan infrastruktur secara paralel dengan kewajiban regulasi.rnrnKata kunci: E-BMD, Barang Milik Daerah, pencegahan fraud, Fraud Triangle, mixed methods, PLS-SEM


Deskripsi Lain

This abstract summarizes the thesis by Nur Imamatul Choir, S.A. entitled “Implementation of the E-BMD Application in Regional Property Inventory: Post-Implementation Impact and the Effectiveness of Fraud Prevention (A Case Study in the Sampang Regency Local Government)”, supervised by Prof. Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE First Supervisor and Dr. Rahmat Zuhdi, S.E., M.SA., QIA., CPA Second Supervisor. Regional Property (BMD) management long relied on manual recording, which is prone to errors and fraud. The research problems are what issues emerge after E-BMD implementation, what forms of fraud are found and how E-BMD addresses them, how effective it is in preventing fraud, and what factors support inhibit it.rnThe study aims to identify post-implementation problems, map the levels and forms of fraud and how the system resolves them, measure E-BMD's effectiveness in reducing fraud potential based on user perceptions, and identify supporting and inhibiting factors.rnThe study employs a sequential exploratory mixed methods approach under a pragmatism paradigm. The qualitative phase used in-depth interviews with seven purposively selected informants, observation, and documentation, analyzed through Fraud Triangle Theory. The quantitative phase distributed a five-point Likert questionnaire to 69 active E-BMD users through total sampling, analyzed with PLS-SEM using SmartPLS.rnE-BMD exposed previously hidden problems: errors in asset useful life, ghost assets, double recording, suspected markups, and incomplete ownership documents. Before E-BMD, pressure, opportunity, and rationalization were present simultaneously, with opportunity being the most dominant. E-BMD closes opportunity mainly through mandatory handover reports (BAST), digital audit trails, role-based access, and standardized asset codes. Fraud prevention effectiveness is in the high category (mean 3.84). Supporting factors significantly and positively affect reduced fraud opportunity (path coefficient 0.588) and prevention effectiveness (0.596). The effect is fully mediated: reduced opportunity is followed by reduced pressure, then rationalization. Main supporters are leadership commitment, regulatory pressure, and BPPKAD technical support; main inhibitors are limited internet access, uneven digital competence, and resistance to change.rnTheoretically, the study strengthens institutional theory through the decoupling-recoupling cycle and confirms the Fraud Triangle a measurable construct, with opportunity the key point for technological intervention. Practically, local governments need to follow up on asset corrections, while the Ministry of Home Affairs and the Corruption Eradication Commission (KPK) should pair mandatory E-BMD use with sustained technical assistance. Other regions should prepare human resources and infrastructure in parallel with regulatory obligations.rnrnKeywords: E-BMD, regional property, fraud prevention, Fraud Triangle, mixed methods, PLS-SEM

• PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
• ANALISIS KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA "TRUK" SEBAGAI PENGANGKUT SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
• MEKANISME PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DI PUSKESMAS BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
• SKEMA PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS ANALISIS KEBUTUHAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DISPENDALOKA) KABUPATEN SAMPANG
• ANALISIS PERILAKU KETIDAKJUJURAN AKADEMIK AKTIF DAN PASIF MENGGUNAKAN KONSEP FRAUD TRIANGLE