Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dan Substansi Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan kelima informan dan dianalisa dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai APIP belum adanya koordinasi yang baik. Terlihat dengan jawaban mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan keempat informan berbeda-beda, padahal tupoksinyasama. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan. Terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan baik di Inspektorat Kabupaten Sumenep ataupun penjelasan pengawasan di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih kearah penjelasan pemeriksaan. Serta belum sinkron antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Deskripsi Lain

Abstract The purpose of this study is to provide an overview of the role of the Inspectorate Sumenep existence in the procurement of goods belonging to local supervision. Informants in this study is the Chairman of the Section (Kasi) Government Oversight Assistant Superintendent for Development of Region I, II, III and IV and the substance of the Planning Inspectorate in Sumenep. Data were collected by interviews with five informants and analyzed with a phenomenological approach. The results of the study indicate that the role of the Inspectorate as APIP Sumenep lack of good coordination. Seen with answers regarding the supervision of local procurement have conducted four different informants, whereas the same tupoksinya. In practice not all belong to the area of procurement supervision carried out by the competent APIP, so monitoring is done more glued to the Working Paper Examination (CTF) that has been provided. There is ambiguity between good supervision and inspection duties in the Inspectorate Sumenep supervision or explanation on the laws and regulations applicable in Indonesia more towards explanation of the examination. As well as not synchronized between documents at Inspectorate Sumenep the legislation that became the benchmark of the Inspectorate in carrying out duties and functions. Keywords: Roles, District Inspectorate, Monitoring, Procurement District Property

• PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KHUSUSNYA APBD DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
• ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
• PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
• ANALISIS KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU BANGKALAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
• PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(STUDI PADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH D