DPR harus segera mempersidangkan Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu tersebut. Dalam praktiknya masih terdapat Perppu yang tidak langsung dilakukan persidangan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu pada masa sidang pertama setelah Perppu diajukan. Seperti Perppu KPK, Perppu Pemilu, dan Perppu Cipta Kerja. Bahkan terdapat Perppu yang sampai sekarang belum dilakukan persidangan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu yaitu Perppu tentang Pencabutan Perppu Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu dan menganalisa bagaimana problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu yang baru ditetapkan oleh Presiden pada masa sidang DPR yang sedang berjalan pada saat Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada DPR atau pada masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada DPR atau pada masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan Perppu oleh Presiden kepada DPR. Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Kemudian diajukan kepada DPR pada tanggal 9 Januari 2023 bertepan dengan berakhirnya masa persidangan II dan mulai dibahas di Baleg pada tanggal 14 Februari 2023. Pada tanggal 15 Februari 2023 Baleg dalam pembicaraan tingkat I menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna. Namun sampai berakhirnya masa persidangan III Perppu Cipta Kerja belum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Perppu Cipta Kerja baru disetujui untuk ditetapkan menjadi UU pada masa persidangan IV. Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada masa persidangan IV berdasarkan putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak melanggar ketentuan persidangan yang berikut.


Deskripsi Lain

The House of Representatives must immediately discuss the government regulation in lieu of law proposed by the president to make a decision to approve reject the government regulation in lieu of law. In practice, there are still government regulations in lieu of law that do not immediately carry out decision on making trial to approve reject the government regulation in lieu of law during the first session after the government in lieu of law is submitted. Such government regulations in lieu of the law on the Corruption Eradication Commission, government regulations in lieu of the law on Elections, and government regulations in lieu of the law on Job Creation. In fact, there is a government regulation in lieu of law which until now has not yet held a decision making trial to approve reject the government regulations in lieu of the law, namely a government regulations in lieu of the law concering the revocation of government regulations in lieu of the law on Freedom of Expressing Opinions in Public. Therefore, this research was conducted to analyze whether the House of Representatives is obliged to hold the following hearing on government regulations in lieu of law and analyze how problematic the following trial process is on government regulations in lieu of law Job Creation. The research method used is normative legal research. The approaches used are the statutory approach and comparative approach. The results of the research show that the House of Representatives is obliged to hold the following hearing on a government regulation in lieu of law to make a decision to approve reject the government regulation in lieu of law that has just been stipulated by the President during the ongoing session of the House of Representatives when government regulations in lieu of laws are stipulated and submitted by the President to the House of Representatives during the first session after a government regulation in lieu of law is stipulated and submitted by the President to the House of Representatives during the first session after the end of the maximum time for submitting a government regulation in lieu of law by the President to the House of Representatives. Government regulations in lieu of the law on Job Creation will be stipulated on December 30, 2022. Then it was submitted to the House of Representatives on January 9 2023 to coincide with the end of the second trial period and began to be discussed in the Legislative Body on February 14 2023. On February 15 2023 the Legislative Body in level I discussions approved a government regulation in lieu of the law on Job Creation to proceed to level II discussions plenary meetings. However, until the end of the third trial period, the Government Regulation in lieu of the law on Job Creation had not yet been approved by the House of Representatives to be adopted law in a plenary session. The government regulation in lieu of the law on Job Creation was only approved to become law during trial period IV. The stipulation of a government regulation in lieu of the law on Job Creation to become law during trial period IV based on Constitutional Court decision Number 54/PUU-XXI/2023 does not violate the following trial provisions.

• KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN MADURA “Studi Deskriptif Aktivitas PolitisiUmmul Hasanah setelah menjadi Anggota Dewan di DPRD Sumenep”
• PENGARUH CASH RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO,RETURN ON ASSETS, GROWTH DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013
• HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. (Studi Analisis Kasus Ahmad Fajar Hari Ponto dan Ahmad said dari Partai Golkar dan PPP).
• KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA)