Board of Peace merupakan mekanisme baru dalam penanganan konflik Gaza yang mendapat legitimasi melalui mandat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 Tahun 2025 yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukumnya dalam hukum internasional serta kesesuaiannya dengan prinsip collective security. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Board of Peace serta kesesuaian pembentukan dan pelaksanaannya dengan prinsip collective security. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui penafsiran sistematis dan teleologis.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Board of Peace dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional karena telah memiliki Charter sebagai instrumen pembentukan, tujuan internasional, organ, keanggotaan negara berdasarkan persetujuan, serta international legal personality. Board of Peace masih memiliki keterbatasan berupa belum adanya sekretariat permanen sebagai organ tersendiri dan kuatnya kewenangan Chairman yang memengaruhi kemandirian organisasi dalam membentuk kehendaknya sendiri (volonté distincte). Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan Board of Peace juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip collective security secara terbatas dan bersyarat. Kesesuaian tersebut terlihat dari fungsi Board of Peace dalam administrasi transisi, rekonstruksi, stabilisasi, koordinasi bantuan, dan pembangunan perdamaian di Gaza. Kemudian kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan menetapkan tindakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB tetap berada pada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Board of Peace dapat diposisikan sebagai organisasi internasional dengan fungsi khusus yang pelaksanaan mandatnya tetap bergantung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 Tahun 2025, persetujuan negara anggota, dan batas kewenangan dalam hukum internasional.


Deskripsi Lain

The Board of Peace is a new mechanism for addressing the Gaza conflict that derives its legitimacy from the mandate of United Nations Security Council Resolution No. 2803 of 2025, raising questions regarding its legal status under international law and its compatibility with the principle of collective security. This study aims to analyze the legal status of the Board of Peace well the compatibility of its establishment and implementation with the principle of collective security. The study employs a normative legal method using both the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were gathered through a literature review using primary and secondary legal sources, and then analyzed through systematic and teleological interpretation.rnThe research findings indicate that the Board of Peace can be categorized an international organization because it possesses a charter its founding instrument, international objectives, governing bodies, membership by consent, and international legal personality. The Board of Peace still has limitations, namely the absence of a permanent secretariat a separate body and the Chairman’s strong authority, which affects the organization’s autonomy in forming its own will (volonté distincte). The mechanisms for the establishment and operation of the Board of Peace also demonstrate alignment with the principle of collective security, albeit in a limited and conditional manner. This alignment is evident in the Board of Peace’s functions regarding transitional administration, reconstruction, stabilization, aid coordination, and peacebuilding in Gaza. Furthermore, the authority to determine the existence of a threat to peace and to prescribe measures under Chapter VII of the UN Charter remains with the UN Security Council. Thus, the Board of Peace can be positioned an international organization with a specialized function, the implementation of whose mandate remains contingent upon UN Security Council Resolution 2803 of 2025, the consent of member states, and the limits of its authority under international law.

• EKSISTENSI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL
• PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
• EKSISTENSI PEMBERONTAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS FREE SYRIAN ARMY DI SURIAH)
• PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI BULAN OLEH NEGARA-NEGARA
• PRINSIP COLLECTIVE SECURITY PADA KELEMBAGAAN BOARD OF PEACE DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL