ABSTRAK Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-undang terbentuk dengan adanya salah satu program pemerintah yang terbentuk suatu Rancangan Undang-undang Omnibus Law dengan tujuan agar memberikan penjelasan terhadap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja meskipun adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan serta adanya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tetapi tak luput menpunyai kekurangan dan kelebihan atas aturan yang mengatur tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan tersebut mengatur serta hak apa saja yang diperoleh kepada para pekerja/buruh ketika kehilangan pekerjaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-undang No.11 Tahun 2020 bertujuan untuk bagi buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan serta substansi yang menaungi program asurasi sosial dari pemerintah adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dimana perusahaan wajib mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintan No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kata Kunci : Omnibus Law ; Cipta Kerja ; Jaminan Kehilangan Pekerjaan


Deskripsi Lain

ABSTRACTS Constitution Number 11 of 2020 about Job Creation Act is a Law which is formed in the presence of one of the government programs called Omnibus Law. It is aimed to provide an explanation to all of the workers who got terminated. Meanwhile, the existence of the Social Security Agency Employment or BPJS Employment and the existence of Government Regulation Number 37 of 2021 on the Job Loss Guarantee Program, contains some disadvantages and advantages aspects of the rules that regulate it. This study aims to find out how the arrangement regulates and what rights are obtained to workers when they lose their jobs. The research method used is normative research and completed with legislative approach, namely Law Number 13 of 2003 on Labor and Government Regulation Number 37 of 2021 on the Maintenance of the Job Loss Insurance Program. The analysis of legal materials used is deductive analysis. The results of research and discussion showed that Law Number 11 of 2020 aims to provide workers who are victims of termination. They have right to get a guarantee for losing their job. Since, BPJS employment provides protection to every workers, so the companies must register their workers in its program, as been regulated in Government Regulation Number 37 of 2021 on the Implementation of the Job Loss Insurance Program. Keywords: Omnibus Law; Creation Act; Job Loss Guarantee

• PERSEPSI MAHASISWA SETELAH FENOMENA KASUS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DARI SUDUT PANDANG SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENDEKATAN TRIANGULASI
• PENGATURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• Analisis Peran Undang-Undang Cipta Kerja Perihal Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia
• PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA
• Analisis Ketentuan Persidangan Yang Berikut Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja