Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Selasa , 01 July 2025
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh dshe pada 2012-10-03 12:39:54 • 483 klik
Peran Anggota Dewan (DPRD) Dan Partisipasi Masyarakat Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Sumenep
disusun oleh Fartina Yulinda Putri
Subyek: | Accountability |
Kata Kunci: | Anggota Dewan Partisipasi Masyarakat Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) anggaran. |
[ Anotasi Abstrak ]
Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui peran anggota dewan dan partisipasi masyarakat tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) di kabupaten Sumenep. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: Data Primer yang merupakan data atau informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Diantaranya data yang berasal dari hasil wawancara dengan anggota dewan dan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Data Sekunder merupakan data yang berasal dari hasil penelitian dimana data-data tersebut diperoleh dari literatur kuliah, jurnal, majalah serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan peran anggota dewan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD).
Kontributor | : NURHAYATI, SE., M.SA.,Ak.,QIA ; Yudhanta Sambharakreshna, SE, M. Si, Ak |
Tanggal tercipta | : 0000-00-00 |
Jenis(Tipe) | : Text |
Bentuk(Format) | |
Bahasa | : Indonesia |
Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-251012300722 |
No Koleksi | : 251012300722 |
No Klasifikasi | : 658.154 Far p |
Ketentuan (Rights) :
2012











- PERAN PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)
- Accountability for Higher Education through Sustainability Reporting (A Critical Paradigm Use Communicative Action Theory)
- Pengaruh Komitmen Pimpinan, Pelatihan, Insentif, Dukungan Pemerintah Pusat dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERS TERHADAP PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN PRIBADI SESEORANG
- ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TELANG DALAM PENCAPAIAN TATA KELOLA TAHUN 2022-2023

- ANALISIS HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF TERHADAP KETERLAMBATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X)
- ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan)
- analisis penyusunan APBD di dinas pengelola keuangan daerah kabupaten situbondo
- EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA DOPLANG KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA
- PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TENGKET KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
