Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan akuntabilitas publik, pastisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan di Madura, dengan alasan baru dua kabupaten yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok populasi yaitu seluruh anggota DPRD Se-Madura serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Akademisi, Mahasiswa, Media Masa dan Aparatur di Kecamatan yang ada di Madura. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sehingga, diperoleh sampel sebanyak 96 untuk dewan yang membidangi komisi keuangan dan badan anggaran. Sedangkan, untuk sampel masyarakat juga diperoleh 96 sampel yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis pertama menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Sedangkan, pengujian hipotesis kedua, ketiga dan keempat menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji residual. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Kedua, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Ketiga, partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Dan keempat, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif.


Deskripsi Lain

This research is aimed to examine and analyze the effect of budget knowledge towards the district financial monitoring especially district budget (APBD) with public accountability, society’s participation, and public policy transparency as moderating variable. This research was done in Madura, with the reason that there are only two districts that their Local Government Financial Report (LKPD) is fair Without Exception (WTP). This research uses two groups of population those are all members of district representatives (DPRD) in Madura and the societies from Non - Governmental organization (LSM), Society’s Organization (ORMAS), academician, student of college, mass media, and sub district apparatus in Madura. Sample withdrawal method in this research uses purposive sampling. With the result that, 96% sample for council at financial and budget commission are achieved. Furthermore, for societies also achieve 96% sample that fulfill the criteria. The data used are primary data, it is gained by spread the questionnaire. The first hypotheses testing use linear regression analysis. Meanwhile, the second, the third, and the fourth hypotheses testing use Moderated Regression Analysis (MRA) with phenomenological of residual testing. The result of this research prove that the budget knowledge is significantly influential towards the district financial monitoring especially district budget (APBD) with positive coefficient. Secondly, public accountability is not moderating the effect of budget knowledge towards financial district especially district budget (APBD) with negative coefficient. Thirdly, the society’s participation is not moderating the effect of budget knowledge towards financial district especially district budget (APBD) with positive coefficient. Fourthly, the public policy transparency is not moderating the effect of budget knowledge towards financial district especially district budget (APBD) with positive coefficient

• ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
• PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
• ANALISIS KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU BANGKALAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
• PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(STUDI PADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH D
• ANEKA KREASI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : BERCERMIN PADA DESA WARU BARAT YANG PENUH INOVASI

• PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KHUSUSNYA APBD DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
• ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
• PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
• ANALISIS KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU BANGKALAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
• PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(STUDI PADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH D